Profil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Tersangka Kasus Korupsi yang Keberadaannya tak Diakui Kader PDI-P dan PKB

Profil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Tersangka Kasus Korupsi yang Keberadaannya tak Diakui Kader PDI-P dan PKB - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bergerak untuk menangkap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dalam rangka operasi tangkap tangan (OTT), hari Senin (10/5/2021). 

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat

Novi pun kemudian ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Mengutip dari laman website resmi milik Pemkab Nganjuk, Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, adalah pria kelahiran asli Nganjuk yang terlahir pada tanggal 2 April 1980.

Ia pun kemudian memimpin Kabupaten Nganjuk bersama Wakil Bupati, Marhaen Djumadi untuk periode jabatan tahun 2018-2023.

Dalam gelaran Pilkada 2018, Novi bersama Marhaen mencalonkan diri sebagai calon bupati dan juga calon wakil bupati Nganjuk.

Kedua pasangan itu diusung oleh partai PDI-P, PKB, dan Partai Hanura yang kemudian berhasil keluar menjadi pemenang dengan raihan 303.195 suara.

Sebelum masuk ke ranah politik, Novi terlebih dahulu bergelut pada bidang bisnis. 

Seperti yang sudah dimuat oleh Kompas.tv, Novi pernah juga menjabat sebagai Ketua Real Estate Kediri (2010-2015), Presiden Direktur PT Putra Tunas Artha Mandiri Group (2006-2017), Komisaris Utama PT BPR Tunas Artha Jaya Abadi (2009-2018), sampai juga pernah menjadi Komisaris Utama PT Putra Mandiri Real Estate (2008-2018).

Berdasarkan data yang ada dalam situs web elhkpn.kpk.go.id milik KPK, Novi terakhir melaporkan jumlah harta kekayaannya pada tanggal 27 April 2020 atau pada periode 2019, dan saat itu total harta kekayaannya Novi Rahman Hidayat mencapai Rp 116.897.534.669.

Adapun subtotal kekayaan Novi mencapai hingga Rp 119.347.534.669 dengan hutang senilai Rp 2,45 miliar.

Jadi tersangka

Pada hari Senin tanggal (10/5/2021), KPK bersama Bareskrim Polri melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menetapkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai tersangka.

Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Djoko Poerwanto berkata, selain Novi, ada enam orang yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Dan mereka semuanya adalah Camat Pace, Dupriono; Camat Tanjunganom yang juga Plt Camat Sukomoro, Edie Srijato; Camat Berbek Haryanto.

Lanjut tersangka lainnya ada Camat Loceret, Bambang Subagio; Mantan Camat Sukomoro, Tri Basuki Widodo; dan juga ajudan Bupati Nganjuk, M Izza Muhtadin.

“Pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 pukul 19.00, tim gabungan Dit Tipidkor Bareskrim Polri dan KPK telah mengamankan Bupati Nganjuk NRH (Novi Rahman Hidayat) dan beberapa Camat di jajaran Kabupaten Nganjuk,” Djoko dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, hari Senin tanggal (10/5/2021).

Adapun Penyidik Dit Tipidkor Bareskrim Polri telah melanjutkan proses penyelidikan itu ke tahap penyidikan dengan menerapkan beberapa Pasal, yakni Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b, Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan juga ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke–1 KUHP.

Tak Diakui Kader

Menanggapi pemberitaan Novi Rahman Hidayat yang terjaring OTT dan menjadi tersangka kasus korupsi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan juga PDI Perjuangan (PDI-P) membantah dengan tegas jika Novi sebagai kader.

Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim tak ketinggalan pun juga mengirimkan video berisi pernyataan Novi yang mengaku jika ia merupakan kader PDI-P.

Tautan video yang dikirimkan Luqman merupakan acara Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PDI-P se-Kabupaten Nganjuk, pada 27 Februari-2 Maret 2021.

Luqman pun juga meminta kepada Novi supaya tidak ada pihak yang mengaitkan Novi dengan PKB.

"Saya ingin menyampaikan secara resmi, dan sebenarnya bahwa saya ini kader PDI-P. Saya bukan kader partai lain," ucapnya pada video tersebut.

Sedangkan, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat juga sudah menepis pernyataan Novi yang ada pada video tersebut.

Ia pun menegaskan, Novi tidak memilki kartu tanda anggota (KTA) PDI-P. Menurut Djarot, yang merupakan kader PDI-P ialah Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi.

"Bukan anggota dan tidak ber-KTA PDI Perjuangan," ucap Djarot kepada Kompas.com, hari Senin.